HUMAS DAN PERS : DUA SAUDARA YANG BAGAI ANJING DAN KUCING


Lembaga hubungan masyarakat (humas) dan lembaga pers adalah dua saudara sekandung dalam rumpun keluarga besar komunikasi. Keduanya hidup saling butuh dan saling bantu. Idealnya, yang satu adalah mitra kerja yang lain sehingga tujuan kerja masing-masing atau bersama-sama, bisa tercapai. Justru karena hubungan yang unik ini, praktisi humas dan praktisi pers atau wartawan sering btampak seperti dua sahabat tetapi tak jarang pula saling berhadapan. Persis bagai hubungan anjing dengan kucing.

Tugas kehumasan intinya adalah menciptakan citra-citra suatu lembaga atau perorangan sehingga mendapat simpati masyarakat. Dari kaca mata humas, kepentingan kepentingan lembaga dan kepentingan masyarakat harus mendapat perhatian agar tercipta hubungan yang baik.

Karena itu, senjata utama orang humas adalah membina hubungan (relations) dan menjalankan komunikasi (communications). Dari sekian banyak hubungan yang meliputi pekerjaan humas, hubungan dengan media (media relations) merupakan salah satu yang terpenting. Layak hubungan anjing dan kucing, hubunan kedua lembaga  –  baik itu instansi pemerintah maupun swasta – dengan pers, tidak selalu mulus. Selalu saja ada hal-hal yang menyebabkan yang satu  kurang berkenan terhadap yang lain.

Kita lihat di negara kita, akhir-akhir ini begitu banyak kasus yang dihebohkan masyarakat. Dalam media massa muncul anke berita mengenai kredit macet, biskuit atau mie beracun, pemogokan buruh atau pencemaran lingkungan yang menyangkut berbagai instansi.

Semua pemberitaan yang bernada negatif itu  - lepas dari benar atau tidaknya isu yang dilontarkan – pasti membuat petugas humas atau PR (public relations) instansi yang bersangkutan pontang-panting. Tentu saja mereka berupaya agar verita yang merugikan itu dapat ditangkis sehingga citra yang terlanjur bengkok dapat diluruskan kembali. Untuk itu diperlukan hubungan media yang baik dengan kalangan pers.

Tetapi, ada kalanya pers juga dijauhi. Akibat takut mendapat publikasi buruk misalnya, banyak eksekutif atau petugas humas menghindari urusan dengan pers. Di mata mereka, media massa dapat membangun atau menghancurkan sebuah perusahaan, meningkatkan atau menghancurkan karir seseorang.

Karena itu, seringkali ada pejabat yang nota bene adalah sumber-berita pers, menjadi ciut nyalinya kalau harus berhadapan dengan wartawan. Mereka alergi pemberitaan. Mereka takut  salah dikutip sehingga berakibat terganggunya citra pribadi atau lembaganya, atau bahkan membuat bisnis mereka menjadi berantakan. Padahal dalam jurnalistik, kegiatan apa pun sering perlu menonjolkan unsur  “the who” (siapa ) ini.

Kehati-hatian humas terhadap pers, sebenarnya adalah hal yang wajar karena perbedaan objektif dan persepsi terhadap bisnis masing-masing. Namun humas yang andal pasti menyadari , kalangan media tidak bisa dihindari. Menjauhinya berarti mengundangt bencana. Mengakrabinya  berarti membuka jalan menuju sukses.  Mereka juga sadar, hubungan media dengan orang pers bukanlah tujuan utama tugas mereka dalam berhubungan dengan masyarakat.

Puluhan tahun lalu, Mashall MacLuhan sudah mengatakan, medium is the message. Mengkomunikasikan pesan kepada media massa bagi kalangan humas, ibarat telah menguasai ¾ pertempuran. Dakam era information society dimana informasi merupakan modal yang dapat dan [erlu digunakan, peran media makin terasa penting.

Menurut John Naisbitt dalam Megatrend, pada masyarakat informasi dan jasa, orang akan memiliki keunggulan dan keuntungan jika ia menguasai cukup pengetahuan dan informasi untuk mengambil suatu keputusan. Kita lihat, menjelang abad 21 ini, di mana pun kita hidup, di Jakarta, Bangkok, Abu Dhabi, London atau New York, kita rasakan adanya jaringan media di sekitar kita Di era globalisasi, dunia akan dipenuhi berbagai macam informasi yang akan membawa dampak positif dan negative.

Sayangnya, tugas utama humas – yang lebih dulu menjaga citra lembaganya sendiri – sering disalah-artikan oleh masyarakat, termasuk pers. Tugas humas bukan membuat press release thok

Humas pun tidak sama dengan propaganda. Ada yang menganggap humas hanya “tukang bantah” setiap informasi yang keliru. Karena salah kaprah itu, kadang-kadang terasa pihak pers agak mengabaikan humas dalam berupaya mendapatkan informasi yang benar.  “Seringkali mereka justru tak tahu apa-apa atau terkesan menutup-nutupi sesuatu”, demikian sering dikeluhkan para wartawan.

Memang ada pejabat atau praktisi humas yang terlalu menjalankan GTM (gerakan tutup mulut), off the record, atau tak tahu permasalahan. Dari pengamatan penulis ketika menjadi wartawan, walau hampir semua instansi memiliki pejabat humas, tetapi ternyata semuanya merupakan sumber informasi. Petugas seperti itu tidak akan dihiraukan wartawan.

Dalam suatu jumpa pers, wartawan senior Fikri Jufri pernah mengkritik, “alih-alih mendapat bahan berita media kami, malahan mereka (humas) yang memperoleh informasi dari kami (wartawan).

Di mata orang humas, biang kerok hubungan “anjing dan kucing” tadi sebenarnya adalah perasaan  “amat dibutuhkan“ pada orang pers yang sering dijuluki “ratu dunia” itu. Wartawan memang kodratnya lebih beruntung, dapat berdiri sama tinggi duduk sama rendah denan siapa saja, termsuk dengan menteri, panglima atau presdir. Sementara praktisi humas dibatasi birokrasi yang berlaku di instansinya.

Ketika menyambut kunjungan seorang menteri bersama rombongn wartawan ke suatu daerah, penulsi sebagai praktisi humas pernah menghadapi  wartawan yang bergaya lebih galak dari sang menteri. Wartawan seperti itu tentu kurang mengundang simpati sumber berita.

Kehidupan pers di Indonesia yang belakangan ini mendapat banyak sorotan tajam, secara tak langsung ikut mengompori kecurigaan kalangan humas terjadap pers. Tidak kurang dari Kepala Negara sendiri menyinggung agar pers “jangan seenaknya”.

Menteri P dan K bahkan pernah mengimbau agar masyarakat “tidak terlalu percaya” kepada berita media massa yang karena persaingan bisnis sering mengabaikan kebenaran isi berita. Lalu bagaimana agar anjing dan kucing bisa hidup lebih harmonis sementara kepentingan masing tidak dkorbankan ?

Dari pihak humas dituntut pengertian lebih jauh mengenai tugas media massa. Dalam hal pemberitaan misalnya, sebenarnya yang penting bukan soal “baik atau buruk”, tetapi “benar atau tidak benar”nya berita itu. Petugas humas yang baik kan menjadikan wartawan sebagai mitra kerja, bukan musuh.

Yang bisa dilakukan adalah memberi penjelasan, tanpa menutupi kenyataan, agar pers mau memuatnya sehingga pada gilirannya, khalayak pembaca dapat melakukan penilaian objektif mengenai kebenaran suatu isu.

Dalam hal ini, jurus-jurus dasar kehumasan yang sudah lama dikenal harus dipraktekkan. Dengan tidak berbohong, tidak mengundang pertikaian,  dan tidak menggurui tetapi memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat, pihak humas akan menolong pers untuk pada gilirannya menolong humas itu sendiri. Hubungan yang kurang serasi akan berdampak dengan  timbulnya hubungan kurang wajar misalnya dalam bentuk “praktek amplop” dan sebagainya.

Dalam memberikan suatu isu, seorang wartawan yang baik tentu akan selalu berusahan menyajikan laporan yang berimbang. Bagi orang humas, “laporan yang berimbang” ini sudah cukup. Sebab orang humas  hanya bermimpi kalau mengharapkan isi berita  suatu suratkabar atau warta berita televisi akan selalu sesuai dengan keinginan mereka.  Para pemimpin redaksi atau produser tv-lah yang berwenang memutuskan apa yang bisa dijadikan berita.

Dalam suatu pertemuan, wartawan senior August Parengkuan pernah diserang para praktisi humas yang mengeluh menagapa press release mereka sulit menembus Harian Kompas. Dengan kalem August menjawab, “Tulislah press release sesuai kaidah-kaidah jurnalistik, urusan selanjutnya serahkan pada kami….”

Bagi orang pers sendiri, meki seperti disinyalir tadi ada semacam over confidence, sebenarnya mereka tetap meyakini petinggi dan humas suatu instansi atau perusahaan, tetap adalah sumber berita bagi media mereka. Sebuah penelitian di lingkungan wartawan beberapa tahun lalu menyimpulkan hal ini.

Dari penelitian itu, kalangan pers menyebut pejabat – merupakan sumber berita utama (57,32 persen). Sumber berita kedua yang dipandang penting adalah humas (28,05 persen), disusul dengan masyarakat (14,63 persen).

Dari penelitian itu juga terungkap, sumber amplop utama adalah pejabat (76,68 persen) sementara sisanya adaloah humas (Amplop, Obat untuk Wartawan oleh E.H. Kartanegara, Kompas 9/2/1989).

Tanpa harus menyinggung soal amplop, kehidupan yang harmonis antara humas dan media massa pasti dapat dikembangkan sebgai hubungan professional yang sehat di mana kedua pihak dapat saling menghormati di samping mengambil keuntungan. Pers bisa tampil dengan berita yang segar dan membangun citra yang credible (dapat dipercaya) sementara pejabat membangun reputasi positif bagi diri atau instansinya. Anjing dan kucing ‘kan lebih baik hidup rukun dan damai *

+ Renville Almatsier, mantan wartawan, kini praktisi humas, anggota Badan Pengurus Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (BPP Perhumas) serta International Public Relations Association (IPRA)




Merdi Intar Sinau

Jl. K.H. Wahid Hasyim no.12A
Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340
Phone : (021) 319-34235 / 0812 813 7100

Copyright © Merdi Intar Sinau - 2016

Social Media :

Facebook Linkedin Instagram Instagram Instagram

Our Partner :

Jooble